Oleh: Setyoso Hardjowisastro, Kepala BAPPEDA Provinsi DIY

Ruang terbuka hijau (bisa berupa taman atau hutan kota) kian menjadi kebutuhan penting bagi warga. Ruang terbuka hijau di kota menentukan kualitas kehidupan manusia yang tinggal di situ. Demikian pula yang terjadi di Kota Jogja yang  pemanfaatan ruangnya belum sesuai harapan: belum ada ruang terbuka hijau yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merosotnya kualitas permukiman di Jogja tampak dari kemacetan di beberapa ruas jalan, kawasan kumuh, serta hilangnya ruang terbuka tempat masyarakat dari segala lapisan danlatar belakang sosial bisa berkumpul bersama. Padahal, sebagai prasarana untuk interaksi sosial,  ruang terbuka dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial,  ekonomi, dan budaya.
 
Dari bentuk fisiknya, ruang terbuka atau ruang publik dapat berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka binaan, baik yang bersifat publik maupun pribadi. Ada definisi bahwa ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang banyak tumbuhannya dan dibina untuk fungsi perlindungan habitat  tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya  pertanian (Hakim,  2008). Selain untuk meningkatkan mutu  udara serta  menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau di kota juga bermanfaat meningkatkan tata kota.

Hasil pengamatan menunjukkan, ruang hijau terbuka di Kota Jogja dalam 10 tahun terakhir terus berkurang. Itu menuntut masyarakat, pemerintah, dan swasta segera ambil bagian memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami pohon.
Foto hasil satelit menunjukkan, udara Kota Jogja 10 tahun lalu tampak ruang hijau terbuka sekitar 26% dari luas kota ini. Namun sekarang ruang hijau di Jogja berkurang hingga tinggal 23%. Idealnya ruang hijau di wilayah perkotaan Yogyakarta seluas 30% dari total wilayah 32 ribu meter persegi.


Keadaan ini mengkhawatirkan kita semua. Sebab, selain polusi udara tak dapat terserap dengan baik, daerah resapan atau tangkapan air juga berkurang. Ini membuat kita makin sulit memperoleh air tanah, dan juga kemungkinan munculnya berbagai ancaman termasuk banjir.

Hampir di  semua kota besar di Indonesia, ruang terbuka hijau saat ini baru 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau perlu sebagai prasarana penunjang kesehatan, arena bermain, berolahraga, dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah, dengan standar yang ada.

Perlu dukungan kebijakan Pemerintah  

Agar sesuai daya dukung lingkungan yang mensejahterakan warganya, perlu dukungan kebijakan pemerintah. Salah satunya, misalnya, melalui penerapan kebijakan pertanahan di perkotaan yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup. Itu perlu sebagai jaminan terhadap kelangsungan ruang terbuka hijau. Pemerintah harusnya dapat menambah jumlah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi “hidro-orologis”,  penyerapan karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen (O2), sebagai habitat fauna tertentu, nilai estetika, dan sebagai wahana interaksi sosial bagi warga kota.

Taman-taman di kota perlu dibangun menjadi wahana bagi kegiatan masyarakat untuk acara keluarga, bersantai, olah raga ringan dan lainnya. Beberapa peraturan juga sudah dikeluarkan, misalnya Keputusan Walikota Nomor 515/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka, yang menyebutkan   bahwa setiap bangunan baru wajib menyediakan minimal 10 persen dari luas persil untuk ruang terbuka hijau.

Bila luas ruang terbuka hijau kurang dari 10%, wajib ditambah luasanya dengan cara menanam pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, taman pot dan sejenisnya sehingga memenuhi keluasan 10%.

Sesuai predikatnya sebagai Kota Pelajar, Jogja tentu memiliki sumberdaya manusia yang sanggup berperan sebagai lokomotif ke masa depan yang lebih baik.