Pada pengantar sebuah buku berjudul "Jati Jawa (Tectona grandis Linn)" oleh Rd Soepardi Poerwokoesoemo pada, Proklamator Mohammad Hatta menulis, "Maka datanglah masanya, bahwa bukan lagi hutan berbahaya bagi manusia, melainkan sebaliknya manusia berbahaya bagi hutan. Dengan kegiatannya memperluas ruang hidup dengan pengetahuan yang tidak sempurna, banyak hutan ditebang dan dibakar dengan sesuka-sukanya. Rimba belantara menjadi padang tandus, hujan yang lebat dahulu jadi jarang datangnya. Sekali hujan datang, ia membanjir dengan menyeret segala gemuk-gemuk tanah yang ada di pegunungan ke laut. Kayu-kayu dengan akar-akarnya yang panjang, yang bisa menahan dan menyimpan air hujan itu, tak ada lagi. Tanah-tanah yang datar tergenang air, kampung terendam, sawah binasa. Di gunung dan bukit timbul erosi, padang yang subur menjadi padang tandus, yang makin lama kian luas. Hidup manusia jadi terancam. Negeri yang kaya menjadi miskin, rakyat yang makmur terancam bahaya kelaparan senantiasa. Dengan merusak hutan, manusia yang setengah maju menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Dalam masa inilah kita hidup sekarang". Yang ditulis Bung Hatta lebih dari 50 tahun lalu itu rasanya makin nyata dengan yang terjadi saat ini. Makin sering dan luas bencana lingkungan (banjir, longsor dan kekeringan) hampir di seluruh wilayah Indonesia menjadi pertanda tak terbantahkan. Itu menunjukkan pemahaman dan kepekaan yang tinggi dari seorang pemimpin terhadap permasalahan lingkungan saat itu. Kita boleh terus berdebat mengenai penyebab sekian bencana yang terjadi, tapi tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya kejadian serta dampak bencana yang terjadi cenderung makin meningkat, sejalan dengan laju kerusakan hutan dari tahun ke tahun. Memang, rusaknya hutan bukan satu-satunya penyebab. Ada beberapa penyebab lain yang memicu, seperti curah hujan berlebihan, penggunaan lahan tak sesuai tata ruang. Penyebab tersebut bisa terjadi sendiri atau bersama-sama. Sebaliknya, manfaat dan produk jasa lingkungan pengelolaan hutan yang baik belum diakui dan dikembangkan mekanisme transaksinya. Sebagai contoh, PLTA di Cirata dan Saguling, mempunyai kapasitas masing-masing sekitar 1000 MW dan 700 MW. Jika Perum Perhutani lalai dalam mengelola hutan pada daerah tangkapan air di bagian hulu DAS dari kedua PLTA tersebut, akan mengakibatkan kurangnya volume air yang masuk ke dalam waduk dan menurunkan produksi sumber daya listrik dari kedua PLTA tersebut. Jika terjadi pengurangan produksi listrik 10 persen dari kapasitas kedua PLTA tersebut selama sekitar 3 bulan saja, dapat dibayangkan kerugian yang menimpa PLN dan pengguna listrik yang bersumber dari PLN. Dengan demikian seharusnya kita mulai menyadari betapa besarnya potential value dari hutan, jauh lebih besar dari hasil produksi kayunya. Tapi bukan asal tergiur dengan iming-iming dolar, seperti beberapa pemerintah daerah yang ingin menjual karbon hutan di wilayahnya. Kadang-kadang mereka lupa bahwa sebenarnya hutan yang dapat dijual karbonnya adalah hutan yang dikelola dengan lestari. Hutan yang rusak tanpa program pemulihan yang terencana atau bahkan hutan yang masih baik tetapi tidak terjamin kelestariannya, tidak akan laku untuk dijual karbonnya. Berbagai bencana lingkungan serta krisis listrik akibat berkurangnya debit air pemasok waduk yang mengancam kehidupan kita saat ini maupun di masa mendatang, seharusnya menjadi peringatan dini bagi para pemimpin kita, untuk menyatukan komitmen dan menguatkan tekad dalam mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lebih dari hanya sekedar pernyataan, seperti yang dilakukan Bung Hatta, tapi harus diwujudkan dalam program nyata yang sinergis antardepartemen yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya alam. Konflik antara sektor pertambangan dan kehutanan terhadap masalah pertambangan di kawasan hutan lindung, seharusnya tak perlu terjadi jika sudah ada komitmen tersebut di antara pemimpin kita. Demikian juga dengan berbagai kasus alih fungsi kawasan hutan akibat kurang sinergisnya rencana tata ruang antar sektor, maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hendaknya para pemimpin harus mulai berpikir, bahwa kebijakan ekonomi bukan satu-satunya indikator penting bagi keberhasilan pembangunan. Indikator lingkungan juga harus menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Apalagi kini terbukti apa yang akan terjadi jika kita mengabaikan aspek lingkungan demi mengejar keberhasilan pembangunan ekonomi semata, yaitu datangnya bencana lingkungan yang membuat kita semua menderita. Walaupun hal itu sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga kadang-kadang dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menghindar dari tanggungjawabnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah hukum kita, pengelola hutan yang dihukum karena misalnya penebangan hutan yang dilakukan (walaupun dilakukan secara legal) telah menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Apalagi menghukum pejabat publik yang terbukti menyetujui atau mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang menyebabkan bencana lingkungan di suatu daerah. Penebangan hutan besar-besaran selama ini terbukti tak dapat menjadikan negara kita menjadi lebih baik, tapi malah menyebabkan kerugian dan penderitaan masyarakat, karena dilakukan dengan pengetahuan yang tidak sempurna oleh manusia-manusia setengah maju. Mungkin kita perlu mencontoh tekad saudara kita di Aceh, yang berkomitmen tak menebang satu pohon pun di hutan mereka, sampai kita punya seorang pemimpin yang berpengetahuan sempurna. Semoga di tengah proses pemilihan pemimpin negara dan wakil rakyat yang sebentar lagi akan berlangsung, masih menyisakan sedikit harapan dan optimisme akan munculnya pemimpin yang peduli dengan hutan dan lingkungan. Moech F. Fahada Anggota Pokja HKm Provinsi DIY