BERITA SEBELUMNYA:
14 Jan 2009 12:08 - Opic
Sertifikasi, Tingkatkan Nilai Jual Kayu Rakyat
SLEMAN - Pada era industri yang mempunyai efek perusakan lingkungan, hutan menjadi aset yang nilainya sangat berharga. Selain mampu menghasilkan sumber daya alam yang beragam, hutan juga menjadi paru-paru dunia yang memasok udara segar.
Kini kalangan industri diberi tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kerusakan lingkungan. Sehingga banyak program yang dilakukan sebagai upaya memenuhi tanggungjawab itu. Diantaranya dengan menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku produksi dari hutan yang jelas dan bagus pengelolaannya.
Untuk membedakan hasil hutan yang bersumber dari hutan yang dikelo dengan baik dan lestari dibutuhkan sertifikat. Agus Eka Putra dari Tropical Forest Trust (TFT), lembaga yang mendorong sertifikasi hutan rakyat, mengatakan setidaknya ada 19 industri kayu di Pulau Jawa telah bersertifikat.
"Industri kayu bersertifikat tersebut hanya akan menerima kayu dari hutan yang bersertifikat lestari pula," kata Agus dalam workshop pada Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2009 di UGM, Selasa (13/01).
"Sehingga ini menjadi peluang pasar bagi kelompok tani hutan untuk memasarkan kayu dengan harga lebih baik."
Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), Gunung Kidul, Yogyakarta merupakan kelompok tani hutan yang telah melakukan sertifikasi pada hutan yang dikelolanya. Sugeng Suyono, pengurus KWML mengatakan perjalanan menuju sertifikasi itu tidak mudah.
Ada tiga hal besar dalam proses sertifikasi hutan rakyat seluas 815,18 Ha itu . Hutan rakyat itu. "Penguatan kelembagaan, mendorong pengelolaan kolektif, dan penataan kawasan," katanya. Pada 6 September 2006, KWML berhasil mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).
Aditya Bayuanda dari LEI mengatakan keuntungan ekonomi dari hutan rakyat bersertifikat mendorong masyarakat untuk membangun hutan lestari tanpa disuruh. "Aturan-aturan dari sertifikasi akan mendorong warga desa hutan untuk melestarikan hartanya. Jika standar pengelolaan hutan tidak dilakukan, pembeli akan menolak kayunya," kata Aditya.(BJ-45)
Kini kalangan industri diberi tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kerusakan lingkungan. Sehingga banyak program yang dilakukan sebagai upaya memenuhi tanggungjawab itu. Diantaranya dengan menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku produksi dari hutan yang jelas dan bagus pengelolaannya.
Untuk membedakan hasil hutan yang bersumber dari hutan yang dikelo dengan baik dan lestari dibutuhkan sertifikat. Agus Eka Putra dari Tropical Forest Trust (TFT), lembaga yang mendorong sertifikasi hutan rakyat, mengatakan setidaknya ada 19 industri kayu di Pulau Jawa telah bersertifikat.
"Industri kayu bersertifikat tersebut hanya akan menerima kayu dari hutan yang bersertifikat lestari pula," kata Agus dalam workshop pada Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2009 di UGM, Selasa (13/01).
"Sehingga ini menjadi peluang pasar bagi kelompok tani hutan untuk memasarkan kayu dengan harga lebih baik."
Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), Gunung Kidul, Yogyakarta merupakan kelompok tani hutan yang telah melakukan sertifikasi pada hutan yang dikelolanya. Sugeng Suyono, pengurus KWML mengatakan perjalanan menuju sertifikasi itu tidak mudah.
Ada tiga hal besar dalam proses sertifikasi hutan rakyat seluas 815,18 Ha itu . Hutan rakyat itu. "Penguatan kelembagaan, mendorong pengelolaan kolektif, dan penataan kawasan," katanya. Pada 6 September 2006, KWML berhasil mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).
Aditya Bayuanda dari LEI mengatakan keuntungan ekonomi dari hutan rakyat bersertifikat mendorong masyarakat untuk membangun hutan lestari tanpa disuruh. "Aturan-aturan dari sertifikasi akan mendorong warga desa hutan untuk melestarikan hartanya. Jika standar pengelolaan hutan tidak dilakukan, pembeli akan menolak kayunya," kata Aditya.(BJ-45)
Komentar
Belum ada Komentar
